”Kemanusiaan berada di kursi panas,” kalimat itu meluncur dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, Kamis (27/7/2023) pagi. Informasi dari jumpa pers di markas PBB itu segera teramplifikasi ke seluruh dunia bahwa bulan Juli 2023 adalah bulan terpanas yang pernah tercatat. Data suhu global tiga pekan pertama Juli menunjukkan rata-rata suhu bumi berada 1,5 derajat celsius di atas rata-rata suhu global sejak era pra-industri akhir tahun 1700 atau awal 1800. Suhu ”mendidih” bulan Juli itu juga terkait gelombang panas di kawasan Amerika Utara, Asia, dan Eropa. Datangnya bersamaan dengan kebakaran lahan di Kanada dan Yunani.

Pernyataan Guterres itu diperkuat para peneliti ataupun lembaga meteorologi dunia bahwa situasi saat ini bukanlah puncak suhu global. Namun, sinyal masa depan manusia dalam bahaya. Manusia penyebab semua ini (antropogenik).

Bagi para pihak yang mengikuti perkembangan iklim global, terutama pemerintah, kondisi saat ini bukan tak terprediksi. Bahkan, sejak awal tahun 1900, dunia sudah memulai inisiatif KTT Bumi. Inisiatif itu menelurkan slogan ”Pembangunan Berkelanjutan”, yakni kebijakan pembangunan negara haruslah mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Perkembangan selanjutnya muncul Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) yang beranggotakan hampir seluruh negara. Para pemimpin pemerintahan/negara berkumpul berkala membahas masa kini dan masa depan iklim, termasuk kontribusi.

Apa yang terjadi, dunia seperti tak berdaya. Pembahasan perubahan iklim lebih berbau politik dan negosiasi ekonomi yang meminggirkan sisi manusia yang terimbas perubahan iklim dan pemanasan global. Petani, nelayan, pekerja lapangan, dan penghuni kawasan kutub dan pesisir dihantui gagal panen, abrasi, badai kian sering, es mencair, dan gelombang panas.

Adaptasilah yang paling masuk akal dilakukan, termasuk Indonesia, ketimbang menunggu komitmen global yang tak juga jelas. Amerika Serikat membentuk lembaga khusus untuk mengawasi pekerja bangunan dan buruh tani agar terlindung dari gelombang panas. Negara kecil di tengah samudra dikabarkan menyewa lahan di negara lain sebagai antisipasi jika suatu saat perlu mengevakuasi warganya karena abrasi.

Di Indonesia, rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sudah sejak tahun 2000-an. Kini, skema bursa karbon yang sedang dibahas pun dirancang agar bermanfaat bagi masyarakat. Aksi nyata yang terpadu harus terus dilakukan agar resiko kerugian dari perubahan iklim bisa diperkecil. Jika tidak, kita akan semakin sering meiihat petani terus menjerit gagal panen, nelayan kian jauh melaut, dan bencana hidrometeorologi kian sering memakan korban.

(Diadaptasi dari Kompas)

Dampak yang dapat terjadi ketika upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim hanya menjadi rencana dan wacana di Indonesia adalah ….

1. pemerintah harus membangun lembaga khusus untuk melindungi masyarakat miskin
2. masyarakat semakin terpinggirkan dari kebijakan penanggulangan perubahan iklim
3. pemerintah menyewakan lahan kosong di daerah perbatasan kepada negara lain
4. produksi pertanian dan perikanan menurun akibat cuaca yang tidak mendukung
5. negara lain juga dapat melakukan penundaan komitmen global perubahan iklim