Soal No.113 Literasi Bahasa Indonesia

"There's no such thing as a free lunch" (tidak pernah ada makan siang gratis), begitu salah satu prinsip dasar dalam ekonomi yang diyakini para ekonom. Prinsip ini menggambarkan bahwa setiap kegiatan (kebijakan) memiliki implikasi beban yang harus diantisipasi, termasuk program pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis yang direncanakan pemerintah suatu negara, misalnya kebutuhan anggaran program tersebut hingga Rp450 triliun per tahun atau sekitar 2 persen dari PDB yang bisa menimbulkan kekhawatiran terkait keberlanjutan fiskal.

Pemerintah negara tersebut memproyeksikan pelebaran defisit anggaran tahun 2025 menjadi 2,45 - 2,8 pesen dari PDB, naik dari 2,29 persen pada tahun 2024. Pelebaran ini terutama dipicu oleh berbagai program sosial pemerintah baru, termasuk program pemeriksaan kesehatan gratis. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings memperingatkan bahwa pembiayaan program ini dapat meningkatkan utang pemerintah dan berisiko menurunkan peringkat kredit negara itu. Penurunan peringkat kredit berpotensi mempersempit likuiditas, meningkatkan suku bunga pinjaman, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi yang pada akhirya dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, pemerintah tersebut perlu menyeimbangkan antara respons pasar dan kebutuhan domestik. Pendapat investor asing tidak seharusnya mendikte kebijakan, tetapi dapat menjadi masukan untuk memastikan kebijakan tetap disiplin dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan fiskal yang bijak, program-program seperti itu dapat memberikan manfaat sosial tanpa menimbulkan risiko besar terhadap stabilitas ekonomi atau sinyal negatif bagi pasar.

Menurut bacaan, konsep ekonomi makro yang dapat digunakan sebagai dasar bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah ....

1. kenaikan belanja pemerintah akan meningkatkan PDB
2. penurunan suku bunga mendorong pertumbuhan ekonomi
3. stabilitas perekonomian domestik menarikminat investasi asing
4. penurunan defisit dapat menurunkan risiko fiskal pemerintah
5. kepercayaan pihak asing menjaga nilai tukar rupiah stabil