Ulasan Program Studi Sarjana
Ilmu Pemerintahan


ZEBRACROSS.ID - 03/05/2021

“Cie mau jadi PNS...”

Sudah siap menerima anggapan seperti itu ketika mengambil program Studi Ilmu Pemerintahan?

Reallykah lulusan prodi ini hanya bisa jadi PNS?

.

.

.

.

.

Ya enggak lah Rosalinda 🤦

Dengan berbagai pengetahuan di bidang pemerintahan, lulusan sarjana prodi ini dapat memilih berbagai macam karier yang berkaitan dengan pemerintahan. Dan yang terkait pemerintahan itu luas dan tidak hanya tentang PNS saja. Oke?

Ada DPR yang mengawasi jalannya pemerintahan, ada juga media yang senantiasa kritis dan mengabarkan segala hal tentang pemerintahan, ada LSM, dan masih banyak lainnya.

Informasi selengkapnya dapat kamu baca pada bagian Prospek lulusan.

.

.

.

Laluh, apa sih itu Program Studi Ilmu Pemerintah?

Menurut KBBI Pemerintah berarti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.

Kata kuncinya adalah kekuasaan dalam mengatur suatu negara


Jadi prodi Ilmu Pemerintahan adalah prodi yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan dalam mengatur suatu negara.

Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan akan mempelajari mulai dari Manajemen Kekuasaan, Lembaga-lembaga publik, Isu-isu pemerintahan, Pembuatan Kebijakan, Administrasi, Birokrasi, dan ilmu politik yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari pemerintahan.

Selama perkuliahan, mahasiswa prodi ini juga dituntut untuk selalu update akan informasi tentang sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan. Entah dengan membaca koran, opini-opini di media sosial, dan juga analisa-analisa para ahli untuk selalu menambah pengetahuan dan kepekaan.

.

.

.

Perlu diketahui juga bahwa terdapat beberapa prodi lain yang juga yang berkaitan dengan pemerintahan. Salah satu yang sering membuat mahasiswa bingung adalah Prodi Ilmu Administrasi Negara/Publik.

Lalu apa perbedaannya?

Setelah membaca banyak tulisan tentang kedua prodi ini, dapat kami simpulkan bahwa, Ilmu Pemerintahan itu ‘lebih dekat’ dengan Ilmu Politik. Maka dari itu, mahasiswa prodi ini akan mempelajari tentang kepartaian, pemilu, dan mata kuliah lainya yang kental dengan unsur politik.

Buat kamu yang belum tahu, Politik memiliki definisi seni dalam mengelola kekuasaan. Jadii, dapat dianalogikan pemerintah tanpa politik itu, seperti mobil tanpa supir alias tidak ada yang menggerakan.

Saking eratnya hubungan antara Pemerintahan dan Politik, di beberapa kampus, keduanya disatukan menjadi Program Studi Ilmu Politik dan Pemerintahan. Salah satunya adalah Universitas Gadjah Mada yang juga merupakan salah satu pioneer pendidikan politik di Indonesia.

Lalu bagaimana dengan Program Studi Ilmu Administrasi Publik?

Program Studi Ilmu Administrasi Publik dapat dikatakan lebih berfokus pada hal administrasi.

Eittss, tapi jangan meremehkan makna administrasi kisanak. Menurut KBBI Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan.

Maka dari itu, Mahasiswa prodi ini akan banyak mempelajari tentang kebijakan publik, birokrasi dan tata kelola, pelayanan publik, manajemen publik, dan yang berkaitan dengan penyelenggaran kebijakan publik lainnya. Dimana salah satu contoh penyelenggara publik adalah Pemerintah.

.

Jadi pada intinya, baik lulusan Ilmu Pemerintahan maupun Ilmu Administrasi Publik dibutuhkan oleh sektor yang sama, hanya bidang keahliannya yang sedikit berbeda. Oke?

Saran kami, jika kamu memiliki ketertarikan dengan politik, mungkin kamu akan lebih cocok masuk Prodi Ilmu Pemerintahan. Dari penempatannya sendiri, di banyak Kampus prodi ini berada pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

.

.

.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi Pemerintah di Indonesia masih jauh dari kata ideal.

Untuk itu dibutuhkan banyak gagasan, kritik, masukan, dan inovasi dari berbagai pihak terutama para ahli atau konsultan di bidang pemerintahan. Tentu saja jika pemerintahnya bagus, begitu pula rakyat yang dipimpinnya.

Maka dari itu, kami sangat mengapresiasi setiap orang yang mau berkontribusi memperbaiki kondisi pemerintahan di Indonesia. 🙏

.

.

.

Sampai disini, apakah sudah ada sedikit gambaran tentang Ilmu Pemerintahan?

Tertarique?

Sebelum memutuskan pilihan, kenali lebih dalam lagi tentang apa itu Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan membaca ulasan ini sampai tuntasss!

Semangat!

#1

Hasil survey GWP yang dilakukan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) menunjukan bahwa, pada tahun 2016, sebanyak 80% dari responden menyatakan kepercayaan mereka terhadap pemerintah Indonesia.

Berdasarkan hasil survey ini, Indonesia menduduki ranking tertinggi untuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bersama Swiss. Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia merupakan angka yang tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (Amerika Serikat 30%, Inggris 31%, Jerman 55%, Prancis 28%).

Indonesia mencatat peningkatan tingkat kepercayaan yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara yang di amati oleh OECD. Tingkat kepercayaan Indonesia naik sebesar 28% dibandingkan tahun 2007.


✤ Sumber: Kemenkeu.go.id


#2

Data yang dipublikasikan BPS menyatakan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2017 sebanyak 4,28 juta pegawai yang terdiri atas 2,139 juta PNS laki-laki (49,95%) dan 2,144 juta PNS perempuan (50,05%). Sementara berdasarkan kategori kepegawaian terdapat 934 ribu PNS Pusat, PNS Provinsi 569 ribu PNS Provinsi, dan 2,78 juta PNS Kabupaten.


✤ Sumber: databoks.katadata.co.id


#3

Prodi Ilmu Pemerintahan merupakan prodi yang lebih populer dibandingkan dengan 'induknya' prodi ilmu politik, tapi masih kalah dengan 'soudaranya Ilmu Administrasi Negara/Publik'.

Menurut data yang kami dapatkan dari banpt.or.id pada 10 Mei 2019. Prodi Sarjana Ilmu Pemerintahan dibuka di lebih dari 111 Perguruan Tinggi, sedangkan Prodi Sarjana Ilmu Politik dan Ilmu Administrasi Negara/Publik dibuka di 46 dan 234 PT.


✤ Sumber: banpt.or.id

Teori Pemerintahan I

Mata kuliah ini akan membahas tentang pengertian negara dan bangsa, konsep, teori, sejarah dan bentuk negara dan system pemerintahan di berbagai negara. Mata kuliah ini juga membahas tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Mahasiswa setelah mengambil mata kuliah ini diharapkan dapat memahami tentang konsep-konsep dasar pemerintahan.


Demografi Politik

Mata kuliah ini akan membahas tentang kependudukan. Secara khusus, mata kuliah ini akan diarahkan kepada hubungan kependudukan dan politik. Misalnya, membaca komposisi penduduk, pengaruh jumlah penduduk terhadap kebijakan negara, penduduk sebagai aktor politik, penduduk sebagai pemilik suara, dan transmigrasi sebagai proses penyebaran penduduk, distribusi pembangunan.


Teori Pemerintahan II

Mata kuliah ini akan membahas tentang teori pemerintahan secara mendasar (filosofis) dan beragam aliran yang terdapat di dalam teori-teori pemerintahan sejak munculnya teori ketuhanan, teori perjanjian masyarakat, dan teori kekuasaan. Perkembangan dan perdebatan teoritis aliran-aliran dalam kajian sosiologi dan politik menjadi kajian tersendiri guna memotret secara utuh akar dari keberadaan teori-teori pemerintahan.


Teori Pembangunan

Mata kuliah ini akan membahas tentang ”jargon-jargon” yang diusung melalui pemahaman teoritik yang sistematis dan mendalam—yang diharapkan mahasiswa bisa kritis terhadap kebijakan pembangunan. Selain pemahaman teoritik kuliah ini juga akan menghadirkan implikasi-implikasi pembangunan demi mengasah kepekaan mahasiswa.


Academic Skills

Mata kuliah ini akan membahas tentang teknik debat, membaca secara kritis dan menjelajahi dunia tulis menulis secara mendasar. Oleh karena itu, topik bahasan pada kuliah ini akan berkisah pada konsep-konsep dasar—sekaligus akan disertai dengan praktik.


Kepemimpinan

Mata kuliah ini akan membahas tentang konsep dasar kepemimpinan, model-model kepemimpinan, kekuasaan seorang pemimpin sampai pada suksesi kepemimpinan. Pemahaman teoritik semacam ini sangat penting dalam memotret seorang pemimpin pemerintahan. Kesemua ini akan disajikan kepada mahasiswa secara mendalam dan komphensif.


Sistem Pemerintahan Indonesia

Mata kuliah ini akan membahas tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia secara utuh. Kuliah ini akan berkisah mulai dari dari sejarah, aspek legal formal dengan menelisik lembaga-lembaga negara yang disertai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.


Etika Pemerintahan

Mata kuliah ini akan membahas tentang perkembangan gagasan mengenai etika pemerintahan, dinamika implementasinya dalam berbagai konteks sosio, kultural, dan politik. Mahasiswa diajak mendiskusikan teori dan paradigma etika pemerintahan, sejak munculnya perdebatan relativisme etika dan absolutism etika dan fakta-fakta etika pemerintahan di Indonesia khususnya terkait dengan etika dalam pelayanan publik, penalaran etika dalam kebijakan publik hingga konflik penting dalam pengadaan barang dan jasa.


Legislatif

Mata kuliah ini akan membahas tentang aplikasi konsepsi Trias Politica di Indonesia—terutama yang menyangkut lembaga legislatif, baik di level pusat maupun yang di daerah. Kuliah ini akan lebih banyak nuansa teoritik ketimbang praksis.


Pemerintahan Desa

Mata kuliah ini akan membahas tentang pergumulan pemerintahan desa dalam arus perubahan politik dan pemerintahan di tanah air. Pemerintah desa sebagai pemerintah paling bawah yang berada dalam stuktur pemerintahan Indonesia menjadi kajian menarik untuk dibahas.


Teori Dan Praktik Governance

Mata kuliah ini akan membahas tentang konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dengan governance dan mendiskusikan peluang, tantangan yang ada untuk diimplementasikan di Indonesia. Pada derajat praksis dimaksudkan untuk mengkaji masalah-masalah empiris dalam implementasi governance di Indonesia baik di tingkat nasional maupun lokal.


Metode Penelitian Kuantitatif

Mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif, merupakan mata kuliah wajib pada program studi Ilmu Pemerintahan yang dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan & pemahaman komprehensif terhadap serangkaian prinsip, variasi paradigma, konsep dan teori dasar dalam lingkup metode penelitian ilmiah dalam ilmu pemerintahan, serta memberikan kemampuan intelektual kepada mahasiswa untuk dapat menggunakan konsep dan teori dasar tersebut dalam menganalisa fenomena pemerintahan.


Teori Kebijakan Publik

Mata kuliah ini akan membahas tentang teori-teori kebijakan, model-model kebijakan, dan juga langkah-langkah untuk melakukan analisis kebijakan, menyusun skenario kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Disertai dengan studi kasus dan memelajari praktik tentang fenomena-fenomena kebijakan terkini.


Negara & Masyarakat Sipil

Mata kuliah ini akan membahas tentang pemahaman konseptual dan praksis tentang ”negara”, dan ”masyarakat sipil” serta relasinya antara keduanya dalam alur perdebatan ilmu politik. Ada pun relevansi mata kuliah ini terhadap mahasiswa adalah pertama, persoalan Negara dan masyarakat sipil merupakan isu sentral dalam kajian ilmu politik.


Teori Birokrasi

Mata kuliah ini akan membahas tentang konsep-konsep dasar birokrasi dan dinamika perkembangannya. Evolusi konsep birokrasi akan ditelaah mulai dari zaman klasik hingga saat ini. Kombinasi anatara pemahaman teoritik dan level praksis akan mewarnai pekuliahan.


Teori Kekuasaan

Mata kuliah ini akan membahas tentang sumber-sumber kekuasaan, baik subjek kekuasaan maupun arena kekuasaan itu berkompetisi. Mahasiswa akan diantarkan untuk memahami makna kekuasaan secara utuh dan mendalam—penyebaran—tempat bekerjanya dan bagaimana kekuasan itu perebutkan oleh para petarung politik. Karena itu, konsepsi kekuasaan akan dimulai dari Niccolo Machiavelli hingga Michel Foucault.


Penguatan Kapasitas Pemerintahan

Mata kuliah penguatan kapasitas pemerintahan ini diperlukan untuk mendukung teori dan praktik politik pemerintah. Proses penguatan kapasitas pemerintahan yang diperlukan secara teoritik meliputi penguatan sistem, penguatan organisasi, dan penguatan kapasititas indovidu. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini diharapkan memiliki pemahaman teoritik yang mendalam mengenai konsep dan model penguatan kapasitas pemerintahan.


Inovasi Pemerintahan

Mata kuliah ini akan membahas tentang bentuk dan model inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para penyelenggara pemerintahan. Bagi mahasiswa yang konsen pada isu-isu politik lokal akan dengan mudah mengetahui bentuk inovasi yang dilakukan oleh penjabat pemerintaha lokal. Lahirnya inovasi disejumlah daerah lebih disebabkan oleh kemampuan sang pemimpin untuk menciptakan hal-hal baru.


Teori Kelembagaan

Mata kuliah ini merupakan salah satu pendekatan yang memiliki pengaruh dalam arus memikiran pemerintahan. Mata kuliah ini akan membahas paradigma dan perkembangan teori kelembagaan. Mulai teori kelembagaan tradisional, kelembagan pilihan rasional, kelembagaan normatif, kelembagaan historis, kelembagaan hingga lahirnya kelembagaan baru dalam pendekatan ilmu pemerintahan. Varian teori kelembagaan ini akan memberikian pengayaan teori bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam studi kelembagaan pemerintahan.


Reformasi Pemerintahan

Mata kuliah ini akan membahas tentang globalisasi, demokratisasi, liberalisasi ekonomi, desentralisasi dan rekognisi terhadap entitas sosial di tingkat lokal yang mempengaruhi setting bagi bekerjanya pemerintahan. Kepentingan publik yang diamanatkan kepada pemerintah tidak lagi bisa dijalankan dengan cara lama.


Demokrasi Lokal

Teori dan wacana demokrasi lokal hadir dalam proyek politik desentralisasi dan politik lokal di Indonesia. Perdebatan demokrasi lokal dapat dibaca dalam dua kutub. Kutub pertama, demokrasi prosedural yang dimanifestasikan dalam pilkada, sementara dalam kutub kedua dimanifestasikan dalam demokrasi substantif. Dua kutub demokrasi lokal mendominasi diskursus pemerintahan daerah.


Pemerintahan Daerah

Mata kuliah pemerintahan daerah merupakan salah satu mata kuliah penting bagi mahasiwa ilmu pemerintahan. Mata kuliah ini diharapkan bisa memberikan pemahaman teoritik yang mendalam mengenai persoalan politik lokal dan otonomi daerah. Penyelenggarakan pemerintahan dikenal ada tiga asas, yakni asas desentralisasi, sentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan.


Politik Identitas

Mata kuliah ini akan membahas tentang bagaimana proses identitas direkonstruksi, dibayangkan, dan dibangun atau biasa disebut sebagai politik identitas. Mata kuliah ini juga akan membahas tentang bagimana indentitas menghasilkan solidaritas sosial, pertukaran identas dan bahkan pada titik yang laian, menghasilkan gesekan dan konflik antar kelompok. Kesemua itu akan dibahas secara detail dan kritis.


Politik Lingkungan

Mata kuliah ini akan membahas tentang perkembangan mengenai politik lingkungan dan SDA, dinamika implementasinya dalam berbegai konteks sosio, cultural, dan politik. Mahasiswa diajak mendiskusikan teori dan paradigm pengelolaan lingkungan, model-model pemanfaatan sumber daya alam, dan fakta-fakta kerusakan lingkungan akibat ekstraksi sumber daya alam yag tidak mengindakan keadilan dan syarat-syarat keselamatan warga.


Isu-Isu Pemerintahan Kontemporer

Mata kuliah ini akan membahas tentang perkembangan politik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa untuk mengkaji lebih kritis isu-isu kontemporer dengan memadukan antara realitas dengan teori.


Metode Penelitian Kualitatif

Mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif, merupakan mata kuliah wajib pada program studi Ilmu Pemerintahan yang dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan & pemahaman komprehensif terhadap serangkaian prinsip, variasi paradigma, konsep dan teori dasar dalam lingkup metode penelitian ilmiah dalam ilmu pemerintahan, serta memberikan kemampuan intelektual kepada mahasiswa untuk dapat menggunakan konsep dan teori dasar tersebut dalam menganalisa fenomena pemerintahan.


Politik Anggaran

Mata kuliah ini akan membahas tentang anggaran bukan hanya dari dimensi administrative ekonomis normative akan tetapi dari sisi politis. Pemahasan itu mulai dari formulasi, implementasi sampai evaluasi.


Lembaga Kepresidenan

Mata kuliah ini akan membahas tentang persoalan Lembaga Kepresidenan baik sebagai bagian dari lembaga ketatanegaraan maupun sebagai kekuatan politik yang dominan pada masa pemerintahan Orde Baru. Mata kuliah ini juga ingin menempatkan institusi kepresidenan dalam pergulatan sistem politik, interaksinya dengan lembaga-lembaga lainnya, dan efektifitas dalam pengelolaan pemerintahaan.


Kepartaian

Mata kuliah ini akan membahas tentang sejarah, makna, fungsi dan perkembangan partai politik. Mata kuliah ini juga menampilkan teori-teori partai politik mutakhir yang lebih dikenal dengan ’tiga wajah’ partai politik, yakni partai politik akar rumput, partai di parlemen, dan partai politik di organisasi partai itu sendiri. Kesemuannya ini akan dielaborasi secara teoritik dengan mencoba mengaitkan dengan persoalan empirik yang terjadi dalam sistem kepolitikan di Indonesia.


Perubahan Sosial Dinamika Pemerintahan

Mata kuliah ini akan mempelajari dan memahami perubahan-sosial dan politik yang berpengaruh dalam dinamika sistem politik. Ada pun aktor yang terlibat dalam perubahan sosial dan dinamika politik cendekiawan, orang-orang besar, dan lembaga swadaya masyarakat. Namun demikian sebelumnya membahas aktor/pelaku ini terlebih dahulu akan disajikan konsep dasar perubahan sosial. Kuliah ini disetting sangat teoritik agar mahasiswa bisa memetekakan dan mengalisis perubahan sosial dan dinamika politik pemerintahan.


Pelayanan Publik

Mata kuliah ini akan membahas tentang definisi konsep dan teori pelayanan publik. Disertai dengan asas-asa pelayanan publik, regulasi yang mengatur pelayanan publik. Lembaga-lembaga yang melayani dan lembaga yang melakukan pengawasan pelayanan public, disertai dengan praktik baik dan buruk pelayanan publik di beberapa negara. Salah satu metode yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah simulasi pelayanan publik.


Pengelolaan Kelembagaan

Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari teori kelembagaan, dalam konteks untuk melihat konsep, praktik, dan permasalahan solusi dalam kelembagaan pemerintahan. Mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini diharapkan dapat memahami konsep-konsep dan paradigma dalam memahami kelembagaan. Mampu memahami dan menganalisis praktik kelembagaan yang sudah berjalan. Kemudian mengidentifikasi best partice dan bad practice dalam penataan kelembagaan pemerintahan.


Jejaring Pemerintahan

Mata kuliah ini akan membahas tentang kombinasi antara teori dan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan akan banyak mendapati kasus best practise yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.


Relasi Elit Dan Masyarakat Lokal

Mata kuliah ini akan membahas tentang elit-elit lokal yang berpengaruh terhadap perpolitikan di daerah. Elit-elit lokal biasanya menentukan arah kebijakan yang diputuskan oleh pemerintahan daerah.


Pemberdayaan Masyarakat

Mata kuliah ini akan membahas tentang pemaknaan dan strategis dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Teknik dan strategi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat diperlukan dengan memaknai masyarakat sebagai ‘subjek’. Karena itu, studi pemberdayaan dan bentuk-bentuk partisipasi diperlukan.


Manajemen Konflik

Mata kuliah ini didesain untuk memahami konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konflik yang dipelajari meliputi koflik antar pemeirntahan daerah dengan sektor swasta. Konflik antar pemerintahan daerah dengan masyarakat sipil. Konflik antar pemeirntahan daerah dengan pemerintah daerah lainnya.


Manajemen Bencana

Mata kuliah ini akan membahas tentang kajian tata kelola penanggulangan bencana yang pernah dipraktikkan di Indonesia dan peran pemerintah dalam mengkoordinasikan dan mengkomando dalam penanggulangan bencana. Analisis atas UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta Peraturan-Peraturan Kepala Badan menjadi kajian tersendiri untuk memahami perkembangan pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia baik pada pra, saat dan pasca bencana.


Pemikiran Politik Indonesia

Matakuliah ini akan membahas tentang gagasan dan pemikiran tokoh-tokoh pemikir Indonesia, mulai dari pendiri bangsa ini hingga saat ini. Kuliah ini akan mengungkap sekaligus mendiskusikan relevansi gagasan dan pemikiran para tokoh-tokoh tersebut dalam konteks Indonesia. Karena itu pembahasan kuliah ini meliputi: perdebatan demokrasi, persoalan negara integralistik, persoalan negara kesejahteraan, persoalan nasionalisme, persoalan kebangsaan, persoalan kekuasaan, hubungan agama dan negara.


Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan

Mata kuliah ini akan membahas tentang konsep-konsep dasar Ilmu Pemerintahan—perkembangan ilmu pemerintahan dan berbagai pendekatan yang digunakan dalam studi Ilmu Pemerintahan.


Studi Konstitusi

Mata kuliah ini akan membahas tentang konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.


Pemilu

Mata kuliah ini akan membahas tentang berbagai dimensi yang terkait dengan pemilu. Fokus bahasannya mencakup tiga hal. Pertama, keterkaitan antara pemilu dan demokrasi, Kedua, electoral law dan terakhir electoral proses.


Korupsi Dan Pemerintahan

Mata kuliah ini akan membahas tentang persoalan korupsi dan pemerintahan yang merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini bisa dibaca dalam slogan politik Lord Acton: kekuasan cenderung korup. Slogan pendek ini secara sempurna terealisasi dalam konteks pengelolaan pemerinatahan dengan pemahaman semacam ini maka mahasisiswa disunguhkan konsep dasar korupsi, modus operandi, arena-arena korupsi hingga pada penanggulangan korupsi. Kesemua ini akan dibahas melalui serial diskusi kelompok kecil dan debat kelas.


Perbandingan Ilmu Pemerintahan

Mata kuliah ini mempelajari tentang sistem pemerintahan di dunia, yang kemudian dilanjutkan dengan perbandingan system pemerintahan yang dianut di Indonesia. Mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini diharapkan dapat memahami persamaan dan perbedaan system pemerintahan yang diaut diberbagai negara.


Local Branding

Kuliah ini sengaja didesain untuk memberikan pemaknaan local branding dalam memperkuat pemerintah daerah. Selain pemaknaan, kuliah ini juga diharapkan untuk bisa mendisainnya. Local branding akan memberikan efek positif dalam mengelola pemerintah daerah. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini akan memadukan kemampuan teoritik dengan kemampuan mendesain program.


E-Government

Mata kuliah ini akan membahas tentang kemajuan teknologi informasi yang diharapkan menjadi breaktrough dalam pelayanan publik. Adanya basis elektronik diharapkan pula menjadi instrumen terwujudnya pelayanan publik, birokrasi yang lebih cepat, akurat. Implementasi E-Government bisa juga menjadi pendorong terciptanya akuntabilitas, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik nasional dan lokal.


Advokasi Kebijakan

Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah kebijakan publik. Mahasiswa diharapkan mampu mengkritisi kebijakan dan diharapkan dapat menindaklanjuti dalam langkah-langkah kongkrit yaitu dengan jalan mendorong kebijakan dan mendorong kelompok kepentingan untuk mengangkat isu atau masalah yang mereka hadapi menjadi sebuah kebijakan atau program pemerintah.


Lembaga Negara Penunjang

Mata kuliah akan membahas tentang lembaga-lembaga negara yang bersifat menunjang lembaga-lemabag negara inti dalam hal fungsi dan perananya. Keberadaan lembaga ini dapat memperkuat lembaga negara yang sudah ada atau mengambil alih sebuah fungsi.


Kinerja Pemerintahan

Matakuliah disetting untuk membedah teori dan pendekatan kinerja dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Membedah teori kinerja diperlukan agar mahasiswa ilmu pemerintahan memiliki alat analisis dalam memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan. Karena itu, menghadirkan teori kinerja pemerintahan merupakan jawaban atas kebutuhan pengelolaan pemerintah yang bersih, baik, dan akuntabel.


Hubungan Pusat Dan Daerah

Mata kuliah ini akan membahas tentang ranah kajian pola hubungan yang saling terkait antar pemerintah pusat sebagai sentral kekuasaaan pemerintahan dalam skala nasional dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan dalam skala lokal. Penekanan kajian dalam mata kuliah ini adalah pola hubungan yang tercipta akibat kewenangan yang dimiliki oleh pusat dan daerah serta polemic yang muncul dari hubungan keduanya.


Pengelolaan Daerah Perbatasan

Matakuliah ini merupakan respon terhadap termarginalisasinya daerah dalam pengelolaan sebuah negara-bangsa. Karena itu, kehadiran matakuliah diharapkan bagaimana negara hadir di daerah perbatasan. Tujuannya bukan saja dalam mengekselerasi pembangunan tetapi juga bisa menjadi garda depan dalam menegakkan kedaulatan politik sebuah negara-bangsa. Pemahaman tersebut sebagai bentuk semangat nasionalisme, solidaritas dan sinergistas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bangunan negara-bangsa yang kokoh.


Komunikasi Pemerintahan

Mata kuliah ini akan membahas tentang pentingnya komunikasi sehingga mempunyai pengaruh terhadap berhasil tidaknya sebuah system berjalan. Mata kuliah ini akan memelajari beberapa elemen seperti media, seni berkomunikasi, dan lobi sehingga upaya-upaya dalam komunikasi mempunyai akibat terhadap pemerintahan. Mata kuliah ini juga akan melihat fenomena-fenomena komunikasi antar elit, politisi, dan masyarakat.


Politik Perencanaan Daerah

Mata kuliah ini akan membahas tentang konfigurasi politik dalam perumusan kebijakan perencanaan di daerah, konsepsi perencanaan, praktik penyusunan dokumen perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan APBD berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri No 54 tentang Panduan Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan.


✤ Sumber: Kurikulum PS Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya

Aldianza Fatria

Sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan sebenernya asik karena dapat memandang sesuatu kebijakan (hal) dari berbagai macam segi, mengajarkan management (pengelolaan) organisasi publik, kepemimpinan.

Tidak hanya itu saja, terkadang di beberapa kampus masih mencampurkan antara matkul pemerintahan dan politik sehingga memperdalam dan memperlebar paradigma kita sendiri tentang kehidupan bersosial dan bernegara.

Dukanya mungkin yang aku rasakan lebih terkait dengan Ilmu yang diajarkan terkadang tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap pengalaman lapangan.

Karena kita dikampus lebih banyak belajar terkait teori dan mungkin tentang problem solvingnya juga tetapi dalam Implementasi tidak semudah yang dibayangkan.

Maka dari itu Organisasi kampus-Organisasi luar kampus memiliki dampak yang penting untuk mengasah dari segi pengalaman itu.



✤ Baca selengkapnya di id.quora.com



Anonim

Hallo saya seorang lulusan prodi ilmu pemerintahan di salah satu universitas swasta saya lulus 2019 lalu

Saya akan berbagi soal suka duka belajar di prodi ilmu pemerintahan, ini menurut saya yaaa hehe

Duka: - sering dianggap 100% tau dan mengerti soal pemerintahan negara indonesia, memang harusnya sih tapi ga semua ngerti dan paham karena status kita masih belajar

-sering di suruh untuk menjadi anggota diskusi soal masalah yang sedang terjadi soal pemerintah, maksudnya permasalahannya kan bisa soal ekonomi, sosial, politik dan budaya jadi ga semua kita paham

-ini sih hal yang epic pada saat KKN ditunjuk sebagai ketua karena dianggap bisa lobi2 sama pemerintah setempat, maksudnya woy dikira mau ngapain sih hahahhaha

Suka: - mata kuliah yang tidak terlalu sulit sih dibanding dengan jurusan yang lain semisal teknik dan lainnya

-biasanya kelasnya dikit jadi ga terlalu rame dan sumpek(ini di kampus saya ya)

-pernah suatu ketika kita gibahin kampus sendiri karena satu dan lain hal, ini sih yang epic maksudnya soal kebobrokan kampus soal masalah yang sedang di alami kampus saya waktu itu

-bisa ikut acara2 di pemerintahan Kadang2 ga semua mahasiswa sih bisa ngerasain tapi bisa kenal sama beberapa orang dinas itu seru jadi tau apa aja yg mereka kerjain selama ini no offense ya hehe...


✤ Baca selengkapnya di id.quora.com

Lulusan sarjana Ilmu Pemerintahan akan terus dibutuhkan selama Negara Indonesia berdiri. Ahli Illmu Pemerintahan dibutuhkan karena kemampuannya mendesain riset kebijakan yang tidak hanya berkaitan dengan persoalan politik saja.

Selain itu, karena kemampuannya merancang program-program pembangunan politik dan sosial. Adapun mengenai berbagai pekerjaan dan jabatan yang dapat diisi oleh lulusan sarjana Ilmu Pemerintahan dibagi berdasarkan institusi sebagai berikut:

  • Institusi Politik & Pemerintahan seperti Kementerian Dalam Negeri, KemenPAN dan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi sebagai Birokrat, Ketua lembaga pemerintahan, Konsultan, Staf ahli, Peneliti, Analis media, dan Politisi.
  • Non-Governmental seperti LSM dan Yayasan sebagai Analis pemerintahan, Pekerja sosial, Social enterpreneur.
  • Media sebagai Litbang, Editor, Wartawan, Presenter, dan Kolumnis.
Akreditasi A/Unggul Akreditasi B/Baik Sekali Akreditasi C/Baik

Sumber: BANPT - 25/04/2021

Untuk kamu yang memiliki minat di bidang publik, mungkin bisa mempertimbangkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau yang lebih dikenal dengan IPDN.

IPDN sendiri adalah sekolah tinggi kedinasan dibawah Kementrian Dalam Negeri. Apabila kamu lulus seleksi, kamu akan diangkat sebagai CPNS dibawah kementerian dalam negeri.

Beberapa prodi Sarjana dan Diploma di bidang Pemerintahan sebagai berikut:

  • D-IV Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil,
  • D-IV Keuangan Daerah,
  • D-IV Manajemen Sumber Daya Aparatur,
  • D-IV Pembangunan dan Pemberdayaan,
  • D-IV Politik Pemerintahan,
  • S1 Kebijakan Pemerintahan,
  • S1 Manajemen Keuangan,
  • S1 Manajemen Pembangunan,
  • S1 Manajemen Pemerintahan,
  • S1 Manajemen Sumber Daya Manusia.

Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di website resmi ipdn spcp.ipdn.ac.id

⚠ DISCLAIMER: Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
❉ Bagikan kepada teman dan musuhmu ❉